Komisi IX Terima Kunjungan PK-PBB Eropa

23-03-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendy mengapresiasi  kujungan Pakar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PK-PBB) Eropa dalam studi kasus terkait realisasi hak asasi warga negara dalam menerima layanan kesehatan.
 
 
Kunjungan yang dipimpin oleh Dainius Puras ini, akan mempelajari usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hak warga negara dalam menerima layanan kesehatan. Selain itu PBB juga ingin melihat bagaimana langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang sudah diambil pemerintah Indonesia.
 
 
“TOR yang dikirimkan PBB Eropa kali ini mengenai hak asasi tiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau memproteksi kesehatan dirinya,” ungkapnya di sela-sela kunjungan ke Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/03/2017).
 
 
Dede menerangkan, jika kesehatan terbagi menjadi 2, yaitu kesehatan umum dan kesehatan diri sendiri. Kesehatan umum contohnya berhak mendapatkan udara yang bersih,sementara  perokok hanya boleh berada di ruang area rokok, tapi nyatanya di Indonesia semua orang merokok tanpa mengenal area. Kedua, tentang hak-hak individu untuk mengakses pengobatan dan pelayanan medis.
 
 
“Saya coba menjelaskan dan menceritakan perbedaan Eropa dengan Indonesia dalam sisi kesehatan dan kebudayaan. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, sedangkan di Eropa 5 juta jiwa. Itu hanya se-level kabupaten jika di Indonesia,” terangnya.
 
 
Politisi F-Demokrat itu pun memaparkan, jika hak-hak individual di Eropa sangat diperjuangkan, mengingat perbedaan dari sisi kependudukan yang relatif sedikit. Lain halnya dengan Indonesia yang memprioritaskan hak secara keseluruhan, sehingga tidak memungkinkan hak tersebut dapat diperjuangkan secara personal.
 
 
“Yang menjadi basic foundation pada kunjungan seperti ini adalah bisa tidak orang dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa setara dengan 5 juta jiwa dalam sisi pelayanan kesehatan, saya rasa tentu tidak bisa,” jelas Dede.
 
 
Legislator dapil Jabar ini mengungkapkan, bahwa Indonesia punya banyak daerah besar yang harus dicakup hingga berbagai penjuru, dan masih banyak fasilitas yang harus diperbaiki , serta tim medis yang harus diperbanyak. Maka dari itu perlu peran serta pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur, terlebih dalam hal kesehatan.
 
 
Namun, dari sekian banyak pertanyaan PK-PBB seputar kesehatan, Puras mengagumi program kesehatan masyarakat Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  karena bisa meng-cover begitu banyak permasalahan kesehatan penduduk Indonesia. (pw,mp)/foto:andri/iw.
BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...